Sayap Cenderawasih yang Patah:

Fenomena Elit Lokal dan Penjajahan Simbol


Oleh: Everd Scor Rider Daniel, SIP. M.Kesos*
Everd Scor Rider Daniel, SIP. M.Kesos. Foto; IST

Simbol tengah menemukan klimaksnya di ruang publik. Dalam simbol ada memori, pengalaman. Dan jejak dari simbol itu semakin sulit dihapus dalam suasana hari ini, bukan karena telah jadi bagian dari realitas, namun juga ada kenikmatan dari simbol, dan manusia adalah makhluk simbol (homo simbolicum). Keane (2018) dalam “on semiotic ideology” menerangkan simbol adalah “ideologi yang berasal dari asumsi yang mendasari tanda-tanda, fungsi, dan konsekuensi yang mungkin dihasilkan”. Asumsi semiotik itu bisa timbul dari asosiasi identitas, budaya, sosial dan historis.

Simbol bagi orang Papua secara umum adalah “bird of paradise”, cenderawasih. Namun, dalam realitas simbolik saat ini, keindahan cenderawasih itu sedang dieksploitasi para elit, politisi daerah. Cenderawasih sedang dipolitisasi dalam kepentingan, simbol yang sering dimunculkan dengan tujuan mencuri perasaan publik dengan politik identitas. Selalu ada rencana di belakang simbol itu, “suara masyarakat”. Walaupun kadang simbol itu digunakan untuk mempromosikan budaya, namun ada tujuan yang tidak bisa terhindarkan yaitu politik.

Simbol atau semiotik dalam pemahaman Umberto Eco “semiotics is in principle the discipline studying everything which can be used in order to lie”. Adalah suatu pendisiplinan, yang juga cara untuk melakukan kebohongan. Yang dimaksud Umberto Eco, dapat diterangkan ulang dalam maksud sebagai ungkapan yang ekspresif juga agresif, memaksimalkan segala cara, bahkan dengan melegalkan kebohongan.

Realitas itu sedang terlihat hari-hari ini, simbol terundang masuk dalam kontestasi politik yang secara otoritatif sangat berpengaruh pada pandangan publik. Politik bertransformasi dalam realitas simbolik (atribut budaya, identitas, tagar, hastag, narasi, label, semiotik). Dengan simbol atau politik identitas, politisi menjajah simbol untuk mengontrol, mengendalikan opini, mengkonstruksi wacana dan memperluas kepentingan.

Tetapi ideologi simbol (semiotik) bukan sebuah kesadaran palsu, juga bukan sesuatu yang hanya dimiliki sebagian orang. Ideologi semiotik itu termanisfetasi dalam pandangan publik, dan sarana politik untuk memperluas pengaruh dan ideologi kepentingan, dan harus ada antitesis (kritik) dari masyarakat agar memunculkan kritisisme, refleksi rasional dari masyarakat terhadap para subjek yang berpolitik. Semiotik atau simbol dikontruksikan agar supaya muncul penilaian khusus dan nilai etis (Keane, 2018). Namun, ada bahaya dalam simbol yang tak dikendalikan, atau simbol yang berkeliaran tanpa kritik. Baudrillard menjelaskan, suatu istilah “hiper-realitas”, keadaan dimana tanda-tanda (simbol) memiliki kehidupannya sendiri, lepas dari realitas dan mengambang bebas (Donnell, 2009). Ambisi seringkali bersembunyi di belakang simbol, bagian dari permainan yang sistematis, terstruktur, dan dimainkan demi kepentingan tertentu.

Diskursus politik yang absurd menjelang Pemilu tahun 2019, publik sedang dijebak dalam “teater tanpa lampu” dalam suasana yang tak dipahami. Dominasi kepentingan pun diselundupkan ke publik dan dikemas sesuai logika kepentingan (marketing politics) demi akumulasi suara. Elit lokal di Papua, misalnya, memakai atribut budaya, dan simbol-simbol lokal, seperti burung cenderawasih sebagai simbol politik. Politik simbol semacam itu adalah cara yang dikedepankan elit saat ini untuk mengendalikan perasaan publik yang cenderung mudah berubah (mengeksploitasi suara). Namun, publik seolah kehilangan nalar, yang mestinya publik menguji elit dengan argumen logis dengan membongkar visi misi mereka (elit) sesuai apa yang mau dijanjikan. Harus ada uji publik soal itu, bukan sekadar melihat latarbelakang identitas, suku, kelompok, namun perdebatan publik seharusnya lebih pada argumen yang dapat diterima dengan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Caranya, masyarakat dapat melihat argumen atau visi misi elit-elit yang pernah menduduki jabatan legislatif, apakah visi misi yang dibawa ada pembaruan atau lagu lama, menjual isu lama sebagai bahan kampanyenya. Situasi kritisisme itu yang mesti tumbuh dalam pandangan publik. Misalnya, ketika ada isu pemekaran digunakan dalam kampanye, publik secara kritis menguji apakah legal normatif administratifnya sudah dahului atau belum, ketersediaan sarana,  prasarana, infrastruktur, ekonomi, institusi pendidikan, konektivitas, SDM, sumberdaya apakah sudah cukup layak dimekarkan. Dengan begitu, penilaian publik harus lebih kritis.

Eksploitasi Simbol Demi Marketing Politik
Makna simbol secara sosiologis berguna sebagai sarana komunikasi dan mencairkan interaksi. Namun, dalam menyampaikan maksud, makna simbol mudah berubah dalam situasi yang pragmatis, tergantung siapa yang mengendalikan simbol itu. Hal yang perlu dicegah adalah, simbol pelan-pelan mulai dieksploitasi oleh mereka yang pura-pura populis. Perang simbol dan wacana sedang berlangsung di ruang publik. Duel identitas, simbol yang berlangsung semarak dan masif semakin menggairahkan kompetisi dan meningkatkan rivalitas politik yang sama-sama saling berupaya mencuri simpati publik.
Tentu literasi politik yang diizinkan secara etis adalah uji argumentasi logis, yang menurut Jurgen Habermas diistilahkan “demokrasi deliberatif”. Demokrasi harus berupaya mengembalikan nilai-nilai rasionalitas pada kebebasan sebagai arena diskursif warga negara dalam ruang publik (public space).

Simbol secara etis menjadi panggung komunikasi yang rasional, namun tanpa rasionalitas publik, simbol justru akan dipakai oleh elit untuk mencelakai kebebasan demi pragmatisme politik. Pertanyaannya, bagaimana diskursus politik dibuka, diolah, dan didudukan pada fakta pluralitas, bukan tereksploitasi secara parsial dan privat dalam kepentingan golongan tertentu.

Publik bertanggungjawab secara moral, untuk kritis mencegah eksploitasi simbolik yang sedang bertaruh, dihadap-hadapkan dalam ruang politik yang absurd. Sederhananya, hal itu dilakukan agar publik tidak hanyut dalam politik identitas yang pragmatis penuh sentimen kepentingan. Tanpa rasa kritis, masyarakat mudah terbawa arus wacana yang sulit ditebak, apakah tahun politik yang hendak dirayakan 2019, menjanjikan keteduhan atau kegaduhan baru.

*Penulis adalah; kolumnis opini, essay dan sastra di beberapa media nasional dan juga menulis di geotimes.id dan moral-politik.com


Print Friendly and PDF
Share on Google Plus

Tentang : Sastra Papua

Komunitas Sastra Papua, komunitas bagi mereka yang tertarik dengan sastra, adat dan budaya Papua. Semua catatan dalam Ko'Sapa diolah oleh redaksi Ko'Sapa untuk menjadi tulisan dalam situs ini. Silahkan kirim tulisan, atau informasi yang dingin di peroleh ke sastrapapua@gmail.com, trimakasih.
Posting Komentar