Menyoal Pembangunan Jalan Trans Papua-Papua Barat

Oleh; Freddy Pattiselanno*
 
Freddy Pattiselanno, foto; dok penulis

Pembangunan jalan dan peningkatan ekonomi daerah
Kebutuhan jalan untuk pengembangan masyarakat di wilayah terpencil dengan akses yang terbatas seperti di Papua dan Papua Barat sangat masuk akal. Hal mana telah dibuktikan melalui publikasi serangakaian hasil analisa ekonomi, yaitu tersedianya jaringan akan mempercepat akses pasar serta pertumbuhan ekonomi termasuk kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional di negara-negara berkembang. Dengan demikian hal ini sejalan dengan pendapat para ekonom bahwa jalan adalah pendekatan “biaya-efektif” guna mempromosikan pertumbuhan ekonomi, mendorong perdagangan skala regional dan nasional sekaligus menyediakan akses terhadap sumberdaya alam dan pengembangan wilayah yang sesuai untuk peningkatan produksi pertanian.

Kenyataan di lapang menunjukan bahwa pembangunan jalan berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan, karena perencanaan yang kurang matang dapat berakibat buruk terhadap ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan. Dalam praktek dan telah banyak terbukti bahwa pembangunan jalan yang membelah ekosistem hutan yang sebelumnya terpelihara dan terjaga dengan baik memicu terjadinya deforestasi, polusi dan invasi spesies asing. Kawasan hutan yang tadinya terisolasi menjadi semakin terbuka karena ketersediaan akses yang tidak terbatas bagi pemburu illegal yang mengancam keberadaan sejumlah spesies endemik di daerah-daerah yang memiliki tingkat keragaman hayati yang tinggi.

Karena itu sebagian orang menganggap jalan sebagai penyebab utama fragmentasi habitat karena kehadiran jalan yang membelah lansekap hutan menjadi beberapa areal kecil yang terpisah satu dengan lainnya juga berkontribusi terhadap hilangnya berbagai spesies flora fauna di habitat alaminya. Tidaklah heran jika pandangan sinis bahwa pembangunan jalan adalah penyebab hilangnya kawasan hutan yang berdampak langsung terhadap kepunahan sejumlah spesies flora dan fauna endemik di beberapa daerah di Indonesia kemungkinan benar.

Pengembangan ruas jalan tidak hanya memicu tingkat kehilangan kawasan hutan seluas 50 kali lapangan bola per menit, tetapi juga ikut meningkatkan muntahan miliaran ton gas rumah kaca ke atmosfer setiap tahunnya. Thomas Lovejoy – seorang ahli Biologi dari Amerika kemudian menyimpulkan bahwa “jalan adalah bibit dari perusakan kawasan hutan tropis di dunia”.

Pengalaman buruk pembangunan jalan di Indonesia
Memang benar pembangunan jalan ikut memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah ruas jalan yang menunjang kebutuhan transportasi. Tetapi di sisi lain, pengembangan ruas jalan baru juga membawa implikasi mahal bagi alam dan lingkungan.

Dalam dekade terakhir ini kasus konflik antara manusia dan satwa liar sering terjadi dan dilaporkan meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini tidak hanya berdampak terhadap meningkatnya jumlah korban manusia tetapi juga menjadi penyumbang terbesar terhadap berkurangnya populasi harimau Sumatera yang terancam punah serta spesies satwa liar lainnya yang rentan terhadap perubahan habitat alaminya. Berbagai analisis spasial yang dilakukan menunjukan  bahwa pengembangan jaringan jalan sepanjang 2.508,5 kilometer di Sumatera telah menyediakan akses yang tidak terbatas kepada para pembalak hutan dan pemburu illegal.

Diduga jalan menjadi penyebab utama kerusakan hampir sebagian besar habitat satwa liar serta ikut mengancam spesies vertebrata berukuran besar dengan wilayah jelajah yang luas seperti beruang madu Malaya, babi hutan dan orang-utan di Kalimantan. Banyak orang mempertanyakan pengembangan wilayah Malinau termasuk pembangunan jalan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kayan Mentarang karena dampaknya terhadap kondisi populasi satwa endemik Kalimantan tersebut.

Pembangunan ruas jalan Trans-Sulawesi memang membuka keterisolasian di beberapa provinsi di wilayah Sulawesi, tetapi juga sekaligus menyediakan jalur transportasi sejumlah daging satwa yang diperjual belikan di Sulawesi Utara. Terhubungnya wilayah Sulawesi Utara dengan Gorontalo dan Sulawesi Tengah ikut meningkatkan importasi daging satwa liar dari areal hutan lainnya di Sulawesi untuk memenuhi permintaan pasar daging satwa di Manado dan Minahasa. Tekanan terhadap populasi satwa yang menjadi target perburuan seperti babi hutan, anoa, kelelawar dan beberapa spesies mamalia lainnya meningkat sangat tajam.

Pengalaman buruk di beberapa daerah di Indonesia semakin memperjelas dampak negatif jalan trans provinsi sebagai ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati. Terjadinya degradasi habitat yang diikuti dengan perubahan habitat serta terbaginya luasan hutan menjadi beberapa blok hutan yang lebih kecil mengancam keanekaragaman hayati. Papua dan Papua Barat perlu belajar dari keadaan yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Pembangunan jalan trans-Papua dan Papua Barat yang digembar-gemborkan dan memang sudah berlangsung dikuatirkan akan berdampak buruk bagi keberadaan spesies tumbuhan dan hewan yang menyumbang sekitar 50% terhadap kekayaan kenaekaragaman hayati Indonesia.

Jalan Trans Papua-Papua Barat
Pada bulan Desember 2015 yang lalu ketika berkunjung ke Papua Presiden Joko Widodo “Jokowi” kembali menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua yang tertunda sejak 2013 lalu. Hal mana mendukung hasil analisis spasial Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE) oleh Conservation International pad tahun 2004 lalu memperkirakan pembangunan ruas jaringan jalan baru sepanjang 2.700 km dengan kategori 1.500 km jalan nasional dan 1.200 km jalan provinsi di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat).


Saat ini Trans-Papua sudah dibangun sepanjang 3.800km dan Papua Barat kurang lebih sepanjang 1.058km. Pembukaan ruas jalan baru sangat vital untuk penyediaan pangan akibat laju pertambahan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat dan permintaan pangan global yang diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2050. Oleh karena itu tersedianya akses jalan diharapkan ikut memperlancar distribusi pangan, terutama di Papua dan Papua Barat dengan pemekaran sejumlah daerah baru sebagai sentra produksi pertanian yang diharapkan mampu memproduksi pangan dalam jumlah besar jika ditunjang dengan ketersediaan akses jalan yang memadai. Terbukanya ruas jalan baru akan membantu penghidupan petani setempat karena tersedianya akses terhadap pupuk, sistem pertanian modern dan pasar untuk penjualan hasil pertanian mereka.

Investasi eksternal di bidang pertanian telah menjadi pendorong utama perekonomian di Papua dan Papua Barat. Hal ini cukup beralasan, karena sektor pertanian merupakan penyedia utama tenaga kerja yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Studi yang dilakukan oleh Universitas Papua (UNIPA) bekerjasama dengan Bank Indonesia mencatat komoditi unggulan dari 11 sektor riil di 11 kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum Komoditi Produk dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Sektor Pertanian (pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan) masih mendominasi KPJU Unggulan lintas sektoral di kabupaten/kota di Papua Barat. Dengan kata lain, pertanian masih merupakan sektor basis Usaha Mikro, Menengah, Kecil dan Makro UMKM di Provinsi Papua Barat. Hasil ini juga memberikan gambaran bahwa komoditi pertanian yang terpilih tersebut merupakan komoditi strategis yang perlu diperhatikan terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat.

Hanya saja, hasil analisis spasial yang dilakukan oleh Conservation International menunjukan bahwa hampir 25% kawasan konservasi dan hutan lindung di Papua berada dalam radius kurang dari 20 km dari ruas jalan yang sudah ada. Ini memberikan indikasi bahwa hutan lindung akan menerima dampak yang signifikan dari rencana pembukaan ruas jalan baru, karena sekitar 35% wilayahnya berada dalam zona penyangga dengan radius kurang dari 20 km. Sedangkan kawasan konservasi  yang masuk kedalam zona penyangga sekitar 20 km  dari ruas jalan hampir mencapai 30%.

Jika kita lihat perkembangan yang terjadi saat ini, beberapa kawasan lindung seperti Taman Nasional Lorentz, Cagar Alam Pegunungan Arfak, Cagar Alam Pegunungan Tambrau berada dalam kondisi kritis akibat pembangunan jalan dan berbagai infrastruktur lainnya untuk mendukung kabupaten/kota yang baru akibat pemekaran wilayah. Oleh karena itu, jika pembangunan ruas jalan ini tidak direncanakan dengan baik, tingkat kerusakan hutan yang terjadi akan berdapak besar terhadap keanekaragaman hayati Papua secara umum. Hal ini menjadi peringatan bagi para perencana jalan di Tanah Papua untuk memperhatikan letak ruas jalan baru yang direncanakan, kondisi topografi wilayah pengembangan dan kehadiran kawasan lindung yang sudah ada jauh sebelum jalan direncanakan.

Perencanaan Bersama yang Ramah Lingkungan
Kesalahan perencanaan yang dibuat saat ini akan berakibat panjang terhadap keadaan lingkungan hidup kita. Para elit politik, pengambil keputusan, ekonom, perencana infrastruktur dan masyarakat luas perlu selalu diingatkan tentang besarnya biaya perbaikan “mitigasi” lingkungan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan terutama ke areal hutan yang belum tersentuh sebelumnya.

Pelaksanaan penilaian terhadap dampak lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan ruas jalan yang baru harus secara benar dilakukan. Pelaksanaan AMDAL yang tidak serius akan terus mendorong kerusakan hutan dan kehilangan sejumlah spesies satwa.

Perlunya koordinasi di antara lembaga pemerintah merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Misalnya saja Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan perlu duduk bersama untuk merencanakan ekspansi ruas jalan baru sebagai tindak lanjut usaha membuka keterisolasian untuk menghubungkan daerah-daerah di Tanah Papua.

Dalam Konferensi Tenurial tanggal 25-27 Oktober 2017 yang lalu, beberapa topik yang menjadi tema kunci konferensi adalah termasuk Pegakuan Wilayah Adat untuk Perlindungan Hutan dan Pembagian Manfaat, Pengakuan Hak Tenurial di Area Konservasi, Pengakuan Hak Tenurial dan Kawasan Lindung dan Hutan Lindung. Kesemuanya merupakan isu yang sangat relevan dengan pembangunan berbagai infrastruktur untuk menunjang pembangunan termasuk jalan. Pengakuan tehadap wilayah adat, termasuk hutan sakral dan pamali berperan strategis terhadap pemeliharaan praktek budaya termasuk bahasa daerah setempat.

Pasal 15 ayat (1) UU 32/2009: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS – Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk setiap program kerja yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah termasuk sarana dan pra-sarana fisik diantaranya jalan. Hal ini sangat berguna karena program pembangunan yang dilaksanakan seyogianya memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, memperkirakan dampak dan resiko terhadap lingkungan hidup, memikirkan kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, rentan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta memperhitungkan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hal yang tidak kalah penting lainnya yaitu upaya penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan perudang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan beroperasinya industri ekstraksi skala besar seperti konsesi hutan, kelapa sawit dan pertambangan yang ikut menyediakan akses jalan guna keperluan transportasi produksi usahanya.  

Jalan secara ekonomi harus ikut membantu percepatan pembangunan yang meningkatkan kehidupan masyarakat, tetapi secara ekologi juga harus ikut menunjang pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan


*Pusat Penelitian Keanekaragaman Hayati Universitas Papua
https://fpattiselanno.wordpress.com/
Print Friendly and PDF
Share on Google Plus

Tentang : Sastra Papua

Komunitas Sastra Papua, komunitas bagi mereka yang tertarik dengan sastra, adat dan budaya Papua. Semua catatan dalam Ko'Sapa diolah oleh redaksi Ko'Sapa untuk menjadi tulisan dalam situs ini. Silahkan kirim tulisan, atau informasi yang dingin di peroleh ke sastrapapua@gmail.com, trimakasih.
Posting Komentar